Apr 20, 2017 · Sebaiknya kita jangan buru-buru mengalamatkan tendensi eufemisme sebagai gaya berbahasa hukum rezim Orde Baru semata. Di luar istilah pekerja/buruh, dikenal pula kata pegawai dan karyawan.Istilah pegawai berarti orang yang memiliki gawe.Kata karyawan pun sebenarnya sama, yaitu orang yang memiliki karya atau kerja.Kata pegawai dan karyawan lebih banyak digunakan di …
syarat-syarat kerja dan atau keadaan perburuhan. Jadi, yang menjadi subjek adalah serikat pekerja dan yang menjadi objek perselisihan adalah hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan/atau keadaan perburuhan. Perselisihan kolektiflah yang diatur oleh Undang-undang ini, baik itu merupakan perselisihan hak ataupun perselisihan kepentingan. Supriadi, S.H: DASAR HUKUM DAN SEJARAH PERKEMBANGAN … Nov 01, 2012 · 1. Pertama, pengaruh politik hukum perburuhan, karena pemahaman kesepakatan bersama antara buruh dengan majikan yang melahirkan perjanjian perburuhan baik yang dilakukan secara individu maupun secara kolektif. Elemen perjanjian kerja harus jelas dan tegas antara perjanjian kerja hanya waktu tertentu, dan perjanjian kerja dimana buruh bekerja dibawah kemauan majikan. Asas dan Tujuan Hukum Ketenagakerjaan Sifat Hukum ... Dikatakan Hukum Perburuhan bersifat Perdata karena dalam Hukum Ketenagakerjaan hubungan antara para pihak, yaitu Pengusaha dan . Adapun yang menjadi tujuan hukum ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003,yaitu: a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; b.
BELAJAR HUKUM: HUKUM KETENAGAKERJAAN 3. Pasal 1 angka 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 : hukum ketenagakerjaan adalah himpunan peraturan mengenai segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. hukumonline.com - Kategori Klinik: Buruh & Tenaga Kerja Hal-hal yang menyangkut hubungan pekerja/buruh dengan pengusaha, upah, perjanjian kerja, hak dan kewajiban, serikat pekerja, mogok kerja, PHK, perselisihan hak, hubungan industrial. hukumonline.com - Kategori Klinik: Buruh & Tenaga Kerja Hukum Bisnis _ Perburuhan dan Tenaga Kerja - YouTube Apr 12, 2020 · Mahasiswa mempelajari Dasar Hukum yang mengatur Ketenagakerjaan dan buruh. Author : Kartika Dwi Chandra Sari, SE, MBA. Indra Lesmana: DASAR-DASAR HUKUM KETENAGAKERJAAN
Agar hak dan kewajiban buruh tidak saling tumpang tindih dan saling menyalahi, maka perlu adanya sebuah tatanan hukum yang mengatur hak dan kewajiban dari buruh tersebut, atau disebut hukum perburuhan. Hukum Perburuhan. Hukum perburuhan menurut Prof. Imam Soepomo, Guru Besar hukum perburuhan di Universitas Indonesia, adalah “suatu himpunan HUKUM PERBURUHAN - HUKUM PERDATA | EDUKASI Nov 12, 2015 · Demikian juga jika tenaga kerja wanita yang bekerja di perusahaan atau yang menjual jasa dari tenaganya, harus mendapat perlindungan yang baik atas keselamatan, keselamatan, serta kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan … HUKUM PERBURUHAN; SIFAT, PERMASALAHAN, PENYELESAIAN … Sep 05, 2013 · C. SIFAT HUKUM PERBURUHAN. Ketika Kasus tersebut dilaporkan pekerja/buruh kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan memproses kasus tersebut berdasarkan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan tindakan pengusaha tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan bila buruh/pekerja
HUKUM TENAGA KERJA: Sumber Hukum Tenaga Kerja Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; Kaitannya dengan masalah perburuhan, perjanjian yang merupakan sumber hukum tenaga kerja ialah perjanjian kerja. perjanjian kerja mempunyai sifat kekuatan hukum mengikat dan berlaku seperti undang-undang pada pihak yang membuatnya. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan Menurut Para Ahli – Tesis ... Jul 27, 2014 · Menurut Molenaar, hukum perburuhan adalah bagian hukum yang berlaku, yang pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dan tenaga kerja. Menurut Mok, hukum perburuan adalah hukum yang berkenaan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh swapekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan risiko sendiri. risa danna adzani: Makalah tentang Perburuhan dan ... Hubungan yang mengatur sektor ketenagakerjaan ini disebut dengan hukum ketenaga kerjaan atau hukum perburuhan. Yang dimaksud dengan hukum perburuhan adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang hubungan kerja dengan mana terdapat pekerjaan yang dilakukan oleh pihak buruh (tenaga kerja) kepada pihak majikan (pengusaha) sebagai atasannya, dengan
10 Jan 2020 Cakupan dari ketenagakerjaan terbilang luas, jangkauan hukum ketenagakerjaan lebih luas bila dibandingkan dengan hukum perdata yang
